Tombakjatim.com
Mojokerto 24/12/2025
Sejumlah kepala desa (Kades) dan perangkat yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai "PAMONG MOJOPAHIT" lakukan aksi demonstrasi geruduk kantor Bupati Mojokerto pada Rabu (24/12/2025)
Adapun maksud Kedatangan mereka yakni memprotes keras kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 yang dinilai mencekik kesejahteraan aparatur desa.
Aksi yang bermula dengan titik kumpul alun alun Mojokerto sekira pukul 08:00 Wib sejak pagi hari itu sempat diwarnai kericuhan saat massa mencoba merangsek masuk ke area pendopo. Kekecewaan memuncak setelah audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto menemui jalan buntu.
Pemerintah daerah (Pemda) pemerintah kabupaten Mojokerto bersikukuh tidak mengakomodasi dua tuntutan, yakni pengembalian besaran (ADD) dan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) terkait kepastian Penghasilan Tetap (Siltap).
Koordinator Lapangan Aksi,"PAMONG MOJOPAHIT" Sunardi Kepala desa Temon -Trowolan secara gamblang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan fiskal Pemkab Mojokerto mereka menuntut agar Alokasi Dana Desa(ADD) dikembalikan ke posisi semula dan adanya peraturan yang jelas mengatur (Siltap) kepala desa dan perangkat nya
"Hasil Audiensi sempat memanas tuntutan kami tidak dipenuhi,Pertama (ADD) harus dikembalikan seperti semula.Kedua,harus ada regulasi atau Peraturan Bupati yang mengatur penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa,” tegas Sunardi,pada Rabu (24/12/2025).
Di sesi yang lain (Pemkab)Mojokerto melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Teguh Gunarko, menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan (siltap) dan penyesuaian (ADD) hanya karena penerimaan dari pemerintah pusat menurun.
"Pemkab Mojokerto mengalami defisit anggaran sekitar Rp200 miliar dari pemerintah pusat, sehingga harus melakukan penyesuaian anggaran"Jelasnya
Pewarta: Johanes